Propertinews.id, Tangerang – Pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan segera menerbitkan aturan baru soal sertifikat elektronik. Hal ini salah satunya untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Melalui peraturan tersebut, pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Nirmawati mengatakan, sertifikat elektronik yang diterbitkan akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selain praktis, tanda tangan elektronik ini sangat aman karena telah terontetifikasi pada BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), jadi tidak dapat dipalsukan” kaya Yulia.

Yulia juga menambahkan, setelah paying hukummnya terbit, Kementerian ATR kini tengah menyiapkan Langkah-langkah pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut. Adapun pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap, dan akan diatur oleh Menteri.

Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik ini nantinya berupa data, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, yang merupakan data pemegang hak, data fisik dan data yudiris bidang tanah yang valid dan terjaga autentikasinya. Produk dari pelayanan elektronik ini seluruhnya akan disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik.

Masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan keamanan pendaftaran tanah elektronik ini. Sebab, penyelenggaraan tanah dengan sistem elektronik ini dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah ini nantinya meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Hasil penyelenggaraan sistem elektronik itu berupa sertifikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik. (ZH)