PropertiNews.id, Tangerang – Sebanyak 2.194 rumah warga korban bencana banjir bandang dan longsor di empat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan direlokasi. Hal itu menyusul tanah lingkungan sekitar yang rawan terjadi longsor dan membahayakan penduduk.

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke lokasi bencana tanah longsor Bogor. Dalam kunjungannya, Jokowi meminta kepada pemerintah setempat untuk segera menentukan lokasi relokasi warga terdampak bencana.

“Saya sampaikan agar Bu Bupati, Pak Gubernur tentukan lokasi secepatnya. Kalau memang itu memakai lahan PTPN itu bagian dari pemerintah pusat akan perintahkan ke Menteri BUMN agar segera diberikan, secepat-cepatnya” kata Jokowi.

Adapun, hasil perhitungan terakhir setidaknya dibutuhkan lahan seluas 81,7 hektare (ha). Sebanyak 57,98 ha lahan dibutuhkan untuk relokasi sebagian penduduk di Kecamatan Sukajaya. Sisanya, 7,2 ha di kecamatan Cigudeg dan 16,52 ha di kecamatan Nanggung.

Menyiapkan rencana relokasi tersebut, pihak Kementerian PUPR akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah Bogor untuk memastikan lahan yang sudah dipilih untuk relokasi itu sudah aman.

“Rencananya kita akan rapat bersama Pemda Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), untuk memastikan lahan-lahan yang akan dipakai untuk relokasi tentunya itu harus dipastikan dulu secara geologis aman” kata Kasubdit Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara Kementerian PUPR, Teddy Paul H Siagian.

Baca Juga : Progres Konstruksi Tol Serpong-Cinere Sudah Mencapai 81,12 Persen

Sementara, Bupati Bogor, Ade Yasin menargetkan hunian tetap bagi warga korban dan terdampak bencana, rampung sebelum Ramadan yang jatuh pada Mei 2020 mendatang.

“Demi kenyamanan masyarakat. Hunian sementara yang layak menjadi prioritas kami dan pembangunan hunian tetap ditarget selesai sebelum bulan Ramadan” kata Ade.

Pemerintah rencananya meyiapkan 15 titik relokasi yang seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Cigudeg. Yakni lima relokasi di lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII seluas 20,48 hektare, kemudian lahan perusahaan bukan PTPN seluas 59,5 hektare dan dua lokasi di lahan milik warga seluas 1,72 hektare. (ZH)