PropertiNews.id, Tangerang – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan evaluasi kegiatan pembangunan perumahan untuk masyarakat yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pembangunan perumahan yang dilakukan PUPR ini guna meminimalisir adanya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Untuk itu, Kementerian PUPR mendorong terus Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Direktorat Jenderal Perumahan untuk melaksanakan koordinasi, membangun perumahan, serta mengawasi progres dan pasca pembangunan sehingga hunian yang sedang dibangun dapat segera dihuni oleh masyarakat.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, karena perumahan khususnya rumah yang layak huni menjadi salah satu kebuttuhan dasar sekaligus menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat, maka pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian pembangunan perumahan yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah.

“Kami akan terus mendorong pembangunan perumahan hingga akhir tahun ini. selain itu, kami juka tengah melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kinerja tahun 2021” kata Khalawi.

Khalawi juga menambahkan, Kementerian PUPR telah membentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) di 19 Provinsi di Indonesia. Balai perumahan tersebut akan membawah Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang tersebar di setiap provinsi.

Pemerintah daerah juga bisa berkoordinasi dengan Balai P2P sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Balai PWP juga menjadi ujung tombak Ditjen Perumahan Kementerian PUPR di daerah. Keberadaan Balai P2P dinilai akan mampu meningkatkan program perumahan sekaligus melaksanakan pembangunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. (ZH)