PropertiNews.id, Tangerang – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membangun jalur ganda atau double track kereta api (KA) jalur Bogor – Sukabumi. Namun, rencana tersebut menuai kritik dari Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sudewo. Ia menganggap proyek tersebut merupakan pemborosan anggaran negara, karena sudah terdapat Jalan Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi (Bocimi) yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sukabumi.

“Itu menguras anggaran negara. Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran untuk membuat double track atau pembangunan jalur ganda kereta api Bogor – Sukabumi itu menelan anggaran Rp439 miliar” kata Sudewo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Sudewo juga menambahkan, seperti yang diketahui bersama, saat ini Kementerian PUPR sedang membangun tol Bogor – Sukabumi, dengan tujuan yang sama. Output yang ingin dicapai dalam konteks perekonomian juga sama. Dengan dibangunnya double track KA, akan membuat prasarana yang disiapkan akan berlebihan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan double track Bogor – Sukabumi hanya untuk menghadirkan transportasi yang murah, serta mudah dijangkau oleh masyarakat Sukabumi.

“Saya ingin jawab mengapa kereta api Bogor – Sukabumi itu dilaksanakan, karena memang sekarang ini kereta api itu menjadi angkutan massal Jabodetabek” kata Budi dalam kesempatan yang sama.

Budi juga menambahkan, proyek ini tetap dibutuhkan meski di saat bersamaan Kementerian PUPR sedang membangun Tol Bocimi. Menurutnya, keberadaan Tol Bocimi tidak menjadi persoalan masyararakat.

Baca Juga : Dalam 5 Tahun, PUPR Telah Kucurkan Rp569 M untuk Bedah 21.915 Rumah di Papua

Dengan adanya KA Bogor – Sukabumi nantinya, dia berharap beban masyarakat dalam bertransportasi bisa lebih ringan. Karena tarif terjangkau juga pastinya di pertimbangkan untuk masyarakat.

Proyek pembangunan jalur ganda KA Bogor – Sukabumi ini merupakan program prioritas Kementerian Perhubungan sejak beberapa tahun lalu. Pada 2021, Kementerian masih akan merampungkan program tersebut. (ZH)