Propertinews.id, Tangerang – Asosiasi Pengembang REI dan Himperra memberikan beberapa usulan kepada pemerintah terkait pelemahan bisnis properti yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Menurutnya, diperlukan kolaborasi dan regulasi yang tepat agar sektor properti tetap bertahan di situasi seperti ini.

Para pengembang properti telah menyampaikan berbagai keluhan yang diakibatkan virus corona. Hal ini disampaikan langsung melalui berbagai asosiasi perusahaan pengembang, di mana bisnis mereka paling terganggu akibat virus corona.

Oleh sebab itu, pemerintah tak boleh tinggal diam dan harus responsif dalam mengeluarkan relaksasi maupun regulasi sebagai antisipasi trerkait pelemahan bisnis, khususnya di bidang properti. Jangan sampai kebijakan yang tidak responsif ini mentebabkan sektor properti semakin melemah dan membuat roda perekonomian semakin berat.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI), Totok Lusida mengatakan bahwa setidaknya pemerintah bisa memberikan relaksasi dengan penghapusan pajak PPH 21 dan restrukturisasi kredit, khususnya untuk perusahaan developer.

Hal ini disebabkan oleh banyak perusahaan pengembang yang hanya mengandalkan roda perusahaannya dari penjualan properti mereka. Situasi pandemi seperti ini, membuat bisnisterganggu, bahkan hampir tidak ada penjualan sama sekali.

“Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini juga harus sejalan dengan sektor perbankan misalnya dengan memberikan keringanan suku bunga kredit konstruksi bagi pengembang, khususnya yang membangun rumah rumah. Bank juga harus mulai menerapkan mekanisme akad kredit secara virtual sehingga bisa dilakukan dari rumah untuk memudahkan masyarakat saat harus berdiam diri di rumah karena wabah ini,” ujar Totok, seperti yang dilansir Rumah.com.

Baca Juga : Imbas Corona, Proyek MBR Jadi Perhatian Khusus

Sejalan dengan pernyataan REI, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra, Harry Kawidjadja turut memberikan masukan terkait bisnis properti yang kiat sulit di situasi pandemi seperti sekarang ini.

Menurut Endang, selain relaksasi juga perlu terus ditingkatkan sinergi perbankan dan pengembang untuk tetap menjamin suplai perumahan bagi masyarakat banyak.

“Setiap asosiasi perusahaan pengembang harus bisa bersatu untuk melobi pemerintah dan bersama-sama kita buat skema pembiayaan khusus pada saat pandemi ini. Harus dipikirkan juga bagaimana ke depan kita bisa terus membangun dan mengembangkan sektor perumahan karena ini juga sejalan dengan program pemerintah,” imbuh Endang. (MDA)