PropertiNews.id, Tangerang – Industri properti mengalami dampak yang cukup besar akibat terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia sejak beberapa bulan belakangan ini. Pasar properti mengalami ketidakpastian akibat penjualan oleh berbagai pengembang yang terhambat hingga menurun drastis. Oleh sebab itu, saat ini diperlukan upaya mendongkrak bisnis sektor properti melalui stimulus permintaan baik dari sisi aturan, perpajakan, hingga bunga serta relaksasi bagi para pengembang properti properti.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala N. Mansury mengatakan, sektor perumahan memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk bisa mengembangkan bisnis dengan baik.

“Tantangan tersebut yakni akses dan sumber pembiayaan. Jadi, diharapkan tidak hanya bantuan kepada end user, tetapi diberikan bantuan kepada pengembang selama 1 -2 tahun mendatang berupa subsidi suku bunga kredit konstruksi agar pengembang dapat menggerakkan ekonomi” kata Pahala.

Pahala juga menyatakan, diperlukan subsidi bunga kredit konstruksi yang diberikan kepada para pengembang, khususnya untuk pengembang baru dan pengembang kecil, agar mereka bisa bertahan.

Selain itu, land bank juga dibutuhkan untuk bisa menggerakkan sektor properti serta menjaga stabilitas harga. Adapun tren untuk rumah subsidi sekarang ini berada di wilayah yang sangat jauh. Maka dari itu, perlu ada lahan di kota untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Harus Tetap Berjalan Kendati Terancam Resesi 

Sementara itu, jika merujuk pada data Indonesia Property Watch (IPW), sebetulnya tren penjualan properti di kuartal II sudah menunjukkan adanya sedikit perbaikan. Peningkatannya bahkan sampai menyentuh angka 88,2% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Hanya saja, peningkatan justru lebih banyak ditopang oleh segmen properti di harga Rp300 juta ke bawah dengan kenaikan 9,9%. Sementara untuk segmen Rp301 juta – Rp500 juta justru mengalami penurunan 4%. Demikian pula dengan segmen Rp500 juta – Rp1 miliar yang menderita penurunan 7,2%. (ZH)