PropertiNews.id, Tangerang – Kualitas rumah subsidi dari program rumah murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) banyak dikeluhkan oleh konsumen, karena kualitas rumah dinilai kurang layak.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan bahwa selama ini pengembang membangun perumahan atas arahan dari konsultan.

“Kalau kualitas saya pikir kami sudah bekerja maksimal, ada standartnya dan ada pengawasan. Kami kan sudah diwabikan pakai konsultan. Jadi kasus keluhan yang sudah lama ini jangan ditanyakan terus menerus” kata Ketua Apersi, Junaidi Abdillah.

Disisi lain, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan merevisi Keputusa Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/Kpts/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana untuk meningkatkan kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dirjen Penyediaan Perumahan PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa kualitas rumah tetap terjamin dalam pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, terutama untuk Program Sejuta Rumah (PSR).

Baca Juga : PUPR Berupaya Dorong Pembentukan Bank Tanah

“Kalau sekarang kan kita masih pakai Permen 403/2002, itu nanti akan direvisi, tapi bagi kami pembangunan itu kan ada pengawasan, ada satuan tugas PSR yang mengawasi kualitas dan penghuniannya jangan sampai kosong. Di Permen itu standarisasinya lebih kami tegaskan kembali. Misalnya, ukuran besi jadi minimal 10 milimeter, dan beberapa teknis lainnya”. Kata Khalawi

Khalawi juga mengatakan bahwa saat ini revisi Kepmen 403 sedang berjalan dan dalam tahap finalissasi, diperkirakan dalam wakttu dekat bisa segera diluncurkan.

Jika masyarakat tetap ada keluhan atau pengaduan secara dalam jaringan, PUPR akan sangat terbuka dan berusaha secepat mungkin untuk menanggapi. (ZH)