PropertiNews.id, Tangerang – Menteri Agraria dan Tatat Runag (ATR)/Kepala BPN, Sofyan Djalil ingin menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang selama ini dianggap menghambat pengurusan izin. IMB ini rencananya akan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Omnibus Law.

“Izin IMB itu barangkali tidak diperlukan lagi nanti. Izin-izin yang selama ini merepotkan tidak diperlukan lagi. Tinggal kita buat standar-standarnya saja” kata Sofyan.

Sofyan juga mengatakan, IMB justru banyak masalahnya. Hal itu lah yang menjadi asalannya untuk menghapus IMB. Pengawasan standarisasi konstruksi lebih penting dibanding mengurus izin yang ternyata masih mengambat.

“Karena konsep izin selama ini paling banyak masalahnya. Karena paling penting sebenarnya pengawasan di lapangan” lanjut Sofyan.

Pemerintah memiliki rencana mererapkan omnibus law. Penerapan hukum yang dapat meminimalisir banyaknya rantai birokrasi.

Kementerian ATR juga mengungkapkan bahwa Pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap setiap detil pembangunan properti usai kebijakan IMB dihapus.

Baca Juga : Urus Hak Tanggungan Pertanahan Kini Cukup 7 Hari

Rencana yang terlontar tersebut mendapat dukungan dari para pelaku bisnis properti karena dinilai sangat pro-bisnis dan pro-investasi. Namun disii lain, penghilangan IMB dikhawatirkan berdampak pada kekacauan pemanfaatan ruang, keselarasan ruang, dan lebih mendasar mengubah peraturan hukum perundang-undangan.

Ketua Kadin Bidang Properti, Hendro S Gondokusumo mendukung semua perizinan yang dinilai pro-bisnis.

“Tetapi semua perizinan termasuk IMB sebaiknya dievaluasi, dan dijadikan lebih sederhana, termasuk proses pengurusan IMB” kata Hendro.

Hendro juga mengatakan, pihaknya akan menunggu aturan yang lebih jelas, dan berharap dalam proses tersebut pengembang dijadikan mitra dalam melakukan kajian dan diskusi agar hasilnya lebih efektif. (ZH)